PERAWANGPOS -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, sangat menyesalkan sikap Jokowi yang mengirim surat tentang penolakkan revisi UU KPK, dan surat itu disampaikan oleh Menkum HAM, Yasonna.
Menurut FH, sikap seperti itu menunjukkan sikap Presiden Jokowi yang tertutup di hadapan publik.
"Seharusnya ada jubir. Ini hanya sepotong-sepotong. Ini ngomong setengah-setengah. Tidak ada konsep. Kalau tidak setuju dia (Presiden Jokowi) kirim menteri. Ini apa? Ini bukan kerajaan, puaskan hati publik. Ngomong yang sebenarnya," kritik si Singa Parlemen ini, di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).
Fahri membandingkan sikap presiden dengan DPR yang selalu terbuka di hadapan wartawan. Kata Fahri, apa yang dilakukan presiden dengan menunjuk Menteri Yasonna ibarat zaman kerajaan di mana seorang raja punya wewenang dan kuasa yang tak terbantahkan. "Kami saja selalu terbuka setiap kali wartawan mengepung kami dan kami tidak sembunyi. Ini apa ? Dia (Menteri Yasonna) datang dari dapur bilang presiden belum berkenan. Siapa kamu (Presiden Jokowi), kamu bukan raja, bukan bos," ujar Fahri terlihat kesal di wajahnya.
"Untuk itu, Fahri menambahkan, perlu ada keterbukaan Presiden dalam pembatalan revisi UU KPK ini. Sebagai orang yang dipilih secara demokratis, presiden harus memberi pengertian kepada rakyat terkait penolakan ini," tegas Fahri.
"Kamu (Presiden Jokowi) harus cerita apa yang terjadi. Anda dipilih secara demokratis. Anda jangan minta untuk dimengerti tapi anda memberikan pengertian. Jadi, republik ini buntu nanti karena komunikasi tak tersalur," tutup Fahri.
Sumber : InfoHumas
