"Sejak Pangrango tak lagi menyinggahi pelabuhan Tepa, kami warga Tepa merasa kesulitan. Kami mau ke Tiakur, pusat ibukota Kabupaten MBD atau mau ke Ambon, ibukota Provinsi Maluku atau pulau-pulau lain di Maluku sangat sulit," kata Marvel Wirtha, salah satu warga Tepa dan rekan-rekannya melalui telepon selular, Kamis (6/4/2017).
Wirtha meminta PT. Pelni serius menyikapi kesulitan masyarakat ini sebab kehadiran dan pelayanan kapal milik perusahaan laut nasional tersebesar ini sangat diharapkan.
Dengan ditutupnya rute menuju wilayah tersebut, sama saja dengan menutup akses kemajuan serta keterisolasian di daerah tersebut dari dunia luar, bahkan bisa mematikan perkembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan di wilayah kepulauan terluar itu.
Djasman, Manager Usaha PT. Pelni Ambon yang dikonfirmasi terkait dihentikannya pelayaran KM. Pangorango tujuan Tepa, menyatakan, pihak Pelni Ambon tidak berhak atas Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) atau tak berwewenang untuk menyetop rute KM. Pangorango tujuan Ambon - Saumlaki – Tepa (Pulau Babar) – Tiakur, sebab itu merupakan wewenang pusat, dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut RI di Jakarta.
"Yang stop rute pangrango ke Tepa itu bukan wewenang Pelni tetapi itu langsung dari Dirjen Perhubungan Laut. Dan itu dituangkan dalam SK tahun 2017, SK.DIRJEN PERLA no: al108/6/12/djpl.16," ujar Djasman.
Djasman mengatakan, walaupun Pangrango tak mempunya rute tujuan Tepa, namun terdapat dua unit kapal lainnya yang secara rutin menyinggahi wilayah tersebut, antara lain KM. Sabuk 48 dan KM.Sabuk 43.
Sementara itu, informasi yang diperoleh, bahwa mahasiswa asal MBD yang berada di Ambon juga kecewa dengan dihentikannya rute Pangorango jutuan Tepa.
Mereka bahkan mendatangi Pelni Ambon dan meminta perusahaan ini berupaya untuk melayari rutenya seperti semula, karena sangat membantu masyarakat yang tinggal di wilayah yang berbatasan langsung dengan Australia dan Negara Timor Lesete tersebut. (MW/eR/e)
from Berita Maluku Online http://ift.tt/2nGPeyF
via IFTTT