BERITA MALUKU. Rapat Koordinasi tertutup digelar Pemerintah Provinsi Maluku yang diikuti unsur TNI-Polri dan Muspida Pemprov Maluku guna membahas keterlibatan semua pihak dalam upaya memberantas terorisme/radikalisme serta penanganannya kepada warga pasca kejadian ISIS di Marawi, Mindanao (Philipina Selatan) yang bernuansa terorisme/radikalisme, berlangsung di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Senin (29/5/2017).
Dalam rapat tersebut dibahas perlunya koordinasi kementerian dan lembaga untuk memahami anatomi terorisme di Indonesia dan kaitannya dengan masyarakat internasional.
Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua meminta masukan-masukan dalam rangka menjaga keamanan di provinsi ini.
"Sampai saat ini, Maluku masih dalam kondisi aman. Tapi kita tetap, harus memikirkan masukan-masukan dalam rangka menjaga keamanan di Provinsi Maluku. Untuk itu perlu adanya masukan-masukan dari berbagai instansi-instasi terkait guna penanggulangan dan langkah-langkah apa yang diambil dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme," ujar Sahuburua.
Semua pihak telah melakukan upaya-upaya pencegahan terorisme/radikalisme dengan cara seperti Pencegahan melalui binter TNI, Unsur Binmas Polri dan Kesbangpol. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terbentur dengan Regulasi RUU Terorisme. Selain itu dalam pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dari masyarakat agar pencegahan ini dapat berjalan lancar.
Mengingat rencana pemerintah Indonesia yang fokus pada percepatan pembangunan dan unggul dalam persaingan kawasan, potensi terorisme harus diminimalisasi agar tidak merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, selain ditangani secara serius dan sungguh-sungguh, penanggulangan terorisme juga harus didukung dengan unsur-unsur keamanan negara seperti TNI-Polri.
ISIS merupakan suatu kelompok radikal yang muncul dari Gerakan Al Qaedah di Irak. Mereka bertujuan mendirikan Negara Islam.
Untuk saat ini, ISIS sedang terdesak oleh Negara-negara Adi Kuasa sehingga mereka mencari daerah sebagai basis baru.
Basis ISIS sekarang berada di Suriah dan kini sudah menguasai Kota Narawi, Pulau Mindano, Filiphina Selatan.
Militan ISIS saat ini berada di Narawi dan tidak menutup kemungkinan akan bergerak menuju Tobelo dan Ambon. Untuk itu, pihak imigrasi agar menutup celah-celah masuknya mereka di Indonesia.
Perlu adanya antisipasi terhadap kelompok-kelompok radikalisme/terorisme tersebut, mengingat Kota Ambon merupakan daerah yang rentan terhadap konflik seperti konflik tahun 1999.
Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Tri Soewandono mengatakan, kelompok tersebut mengincar daerah-daerah yang memiliki banyak sumber daya alam seperti Kota Narawi, mengingat Maluku merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan tidak menutup kemungkinan menjadi incaran ISIS.
"Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan dari berbagai instansi baik TNI-Polri serta unsur lainnya, sudah menjadi tugas kita bersama dan menjadi perintah langsung Presiden Republik Indonesia," ujar Kasdam.
Hasil Rapat ini nantinya akan dilaporkan kepada Pimpinan guna melakukan rapat selanjutnya setingkat yang lebih tinggi, guna membahas lebih lanjut masalah ini.
Wakil Walikota Ambon, Syarief Hadler yang turut hadir pada rapat tersebut, turut mengapresiasi langkah-langkah pencegahan terorisme/radikalsime.
"Saya memberikan apresiasi kepada Kodam XVI/Pattimura dengan pembentukan Satgas Pamrahwannya dapat menjaga stabilitas dan keamanan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara," ujar Hadler.
Hadler menuturkan, radikalisme harus ditanggulangi dengan mencari akar masalahnya, yakni pendidikan dengan mengutamakan toleransi dan pluralisme, serta upaya untuk mempersempit kesenjangan di masyarakat yang justru sangat diperlukan.
Pada saat yang sama, Rapat Koordinasi tertutup juga digelar di Provinsi Maluku Utara yaitu di Tobelo dan Ternate.
Hadir pada kegiatan ini antara lain, Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Tri Soewandono, Asisten Intelejen Kasdam XVI/Pattimura, Kolonel Inf Helmi Tachejadi Soerjono, S.H, Kakorda Kemenhan Prov. Maluku, Kolonel (Mar) Iwan Hermawan, Asiten Intelejen Lantamal IX/Ambon, Kolonel Marinir Said Latuconsina, Direktur Intel Polda Maluku, Kombes Pol Darwanto, Komandan POM Lanud Pattimura, Mayor (P) Suhapala, Wadir Kriminal Umum Polda Maluku, AKBP Pol M. Rum Ohoirat, Kadis Imigrasi Kantor Wil Hukum & Ham Prov Maluku, Sonny Sudarsono, Kadis Kominfo Prov Maluku, Halatu Roy, Perwakilan MUI Prov Maluku, Ust. Arsal R Tuasikal, Ketua PHBI Prov Maluku, Abidin Wakano, Ketua Walubi Prov Maluku, W. Jauwerissa, FKPT Prov Maluku, Abd Raufda dan tamu undangan yang berjumlah kurang lebih 40 orang. (Pendam16/*)
Dalam rapat tersebut dibahas perlunya koordinasi kementerian dan lembaga untuk memahami anatomi terorisme di Indonesia dan kaitannya dengan masyarakat internasional.
Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua meminta masukan-masukan dalam rangka menjaga keamanan di provinsi ini.
"Sampai saat ini, Maluku masih dalam kondisi aman. Tapi kita tetap, harus memikirkan masukan-masukan dalam rangka menjaga keamanan di Provinsi Maluku. Untuk itu perlu adanya masukan-masukan dari berbagai instansi-instasi terkait guna penanggulangan dan langkah-langkah apa yang diambil dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme," ujar Sahuburua.
Semua pihak telah melakukan upaya-upaya pencegahan terorisme/radikalisme dengan cara seperti Pencegahan melalui binter TNI, Unsur Binmas Polri dan Kesbangpol. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terbentur dengan Regulasi RUU Terorisme. Selain itu dalam pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dari masyarakat agar pencegahan ini dapat berjalan lancar.
Mengingat rencana pemerintah Indonesia yang fokus pada percepatan pembangunan dan unggul dalam persaingan kawasan, potensi terorisme harus diminimalisasi agar tidak merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, selain ditangani secara serius dan sungguh-sungguh, penanggulangan terorisme juga harus didukung dengan unsur-unsur keamanan negara seperti TNI-Polri.
ISIS merupakan suatu kelompok radikal yang muncul dari Gerakan Al Qaedah di Irak. Mereka bertujuan mendirikan Negara Islam.
Untuk saat ini, ISIS sedang terdesak oleh Negara-negara Adi Kuasa sehingga mereka mencari daerah sebagai basis baru.
Basis ISIS sekarang berada di Suriah dan kini sudah menguasai Kota Narawi, Pulau Mindano, Filiphina Selatan.
Militan ISIS saat ini berada di Narawi dan tidak menutup kemungkinan akan bergerak menuju Tobelo dan Ambon. Untuk itu, pihak imigrasi agar menutup celah-celah masuknya mereka di Indonesia.
Perlu adanya antisipasi terhadap kelompok-kelompok radikalisme/terorisme tersebut, mengingat Kota Ambon merupakan daerah yang rentan terhadap konflik seperti konflik tahun 1999.
Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Tri Soewandono mengatakan, kelompok tersebut mengincar daerah-daerah yang memiliki banyak sumber daya alam seperti Kota Narawi, mengingat Maluku merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan tidak menutup kemungkinan menjadi incaran ISIS.
"Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan dari berbagai instansi baik TNI-Polri serta unsur lainnya, sudah menjadi tugas kita bersama dan menjadi perintah langsung Presiden Republik Indonesia," ujar Kasdam.
Hasil Rapat ini nantinya akan dilaporkan kepada Pimpinan guna melakukan rapat selanjutnya setingkat yang lebih tinggi, guna membahas lebih lanjut masalah ini.
Wakil Walikota Ambon, Syarief Hadler yang turut hadir pada rapat tersebut, turut mengapresiasi langkah-langkah pencegahan terorisme/radikalsime.
"Saya memberikan apresiasi kepada Kodam XVI/Pattimura dengan pembentukan Satgas Pamrahwannya dapat menjaga stabilitas dan keamanan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara," ujar Hadler.
Hadler menuturkan, radikalisme harus ditanggulangi dengan mencari akar masalahnya, yakni pendidikan dengan mengutamakan toleransi dan pluralisme, serta upaya untuk mempersempit kesenjangan di masyarakat yang justru sangat diperlukan.
Pada saat yang sama, Rapat Koordinasi tertutup juga digelar di Provinsi Maluku Utara yaitu di Tobelo dan Ternate.
Hadir pada kegiatan ini antara lain, Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Tri Soewandono, Asisten Intelejen Kasdam XVI/Pattimura, Kolonel Inf Helmi Tachejadi Soerjono, S.H, Kakorda Kemenhan Prov. Maluku, Kolonel (Mar) Iwan Hermawan, Asiten Intelejen Lantamal IX/Ambon, Kolonel Marinir Said Latuconsina, Direktur Intel Polda Maluku, Kombes Pol Darwanto, Komandan POM Lanud Pattimura, Mayor (P) Suhapala, Wadir Kriminal Umum Polda Maluku, AKBP Pol M. Rum Ohoirat, Kadis Imigrasi Kantor Wil Hukum & Ham Prov Maluku, Sonny Sudarsono, Kadis Kominfo Prov Maluku, Halatu Roy, Perwakilan MUI Prov Maluku, Ust. Arsal R Tuasikal, Ketua PHBI Prov Maluku, Abidin Wakano, Ketua Walubi Prov Maluku, W. Jauwerissa, FKPT Prov Maluku, Abd Raufda dan tamu undangan yang berjumlah kurang lebih 40 orang. (Pendam16/*)
from Berita Maluku Online http://ift.tt/2rPnZYA
via IFTTT