MATARAM,Sasambonews.com,- Orang nomor dua di NTB H.Muh.Amin menilai bahwa kebijakan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 oleh Kemendikbud terkesan tergesa-gesa tanpa mengajak daerah untuk berembuk mengenai apa pertimbangan dan kajiannya yang matang.
Wakil Gubernur NTB H.Muh.Amin ,Kamis (16/6/2017) ditemui setelah Paripurna terkait Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 telah resmi dikeluarkan oleh Kemendikbud yang akan menjadikan lima hari sekolah sampai sore daerah seharusnya diajak rembuk dan tidak tergesa-gesa menjalankan kebijakannya.
Amin yang juga Ketua DPW Partai Nasdem NTB ini menyebutkan bahwa selama ini dirinya selalu meminta agar kebijakan di pusat harus disesuaikan dengan kondisi didaerah."Kebijakan pusat seharusnya setiap kepala daerah diajak rembuk, seperti apa kajiannya dan pertimbangannya . Jangan tergesa-gesa,"pungkasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa setiap kebijakan pusat sudah seharusnya dijalankan didaerah,karena Gubernur dan Wakil Gubernur perwakilan pemerintah didaerah."Sebenarnya tidak ada masalah selama kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan didaerah. Kita siap saja,kan kami perwakilan pemerintah pusat ,"tuturnya.
Selain itu ,Amin juga sangat mendorong agar setiap kebijakan pemerintah pusat didaerah selalu mengundang pemerintah daerah ."Ingat Pusat harus ajak juga Kepala daerah untuk sosialisasi. Ini kan masih belum ada perintah."tandasnya.Ipr
