 |
| RDP di DPRD Nias Utara |Foto: istimewa |
Nias Utara,- Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nias Utara Yulius Zai, diminta untuk segera menyerahkan ke Lembaga DPRD semua data-data dari pekerjaannya yang telah diduga terindikasi bermasalah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Nias Utara, Noferman Zega pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kabupaten Nias Utara, Senin (26/02/2018).
"Tanpa data, kita tidak bisa simpulkan benar atau tidaknya telah terindikasi bermaslah di suatu pekerjaan itu. Maka pada kesempatan ini, kami minta kepada Kadis PUPR untuk segera menyampaikan ke Lembaga DPRD melalui Komisi C, semua data-data pada setiap kegiatan pembangunan yang diduga telah terindikasi atau tidak sesuai dengan perencanaan awal,"tegas Noferman.
Yason Harefa seorang warga di Nias Utara menyampaikan pada saat RDP tersebut bahwa beberapa kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas PUPR hingga kini belum selesai dikerjakan dan bahkan tidak sesuai dengan perencanaan.
"Banyak pekerjaan Dinas PUPR yang selama ini dikerjakan asal-asalan saja seperti Pembukaan badan jalan di desa Sihene asi Kecamatan lahewa yang menelan anggaran tujuh milyar, sama sekali pembangun itu tidak berfungsi bagi masyarakat. Begitu juga Pembangunan Tribun, Pembangunan Kantor BKD, Rumah Dinas Wakil Bupati, Jembatan Sungai Oyo tidak sesuai dengan perencanaan awal,"tutur Yason
Dari Keterangan Yason, ia menambahkan bahwa semua tuntutan dari Aliansi LSM-Pers di Nias Utara siap di pertanggungjawabkan di depan hukum.
"Jika tuntutan kami benar maka Kadis PUPR harus mengundurkan diri dari jabatannya, tapi jika salah maka kami siap mempertanggung jawabkan di depan hukum. Apabila bapak-bapak tidak yakin pada tuntutan kami ini, maka hari ini juga mari kita buktikan faktanya dilapangan,"tegas Yason seraya berharap Kadis PUPR dicopot dari jabatannya.
Hal senada di sampaikan Agus Hulu, bahwa selama ini dirinya merasa kesal atas kinerja Kadis PUPR.
"Berbicara tentang kinerja Kadis PUPR, menurut saya jelas-jelas bobrok. Kadis PUPR selama ini lemah mengontrol seluruh anggotanya, kami berharap Lembaga DPRD membuat hak angket untuk mencopot Kadis PUPR ini," kata Agus
Agus Hulu menambahkan, apabila tidak ada penjelasan tentang Kinerja Kadis PUPR tersebut maka dalam waktu dekat pihaknya terpaksa turun jalan untuk menyuarakan bahwa Kadis PUPR harus di copot dari jabatannya.
Sementara Kadis PUPR, Yulius Zai pada saat RDP tersebut mengatakan semua tuntutan dalam pekerjaannya akan menjadi bahan berharga untuknya.
"Semua pekerjaan diawali dengan perencanaan oleh konsultan secara profesional, semua tuntutan ini menjadi bahan berharga bagi kami. Dan saya sebagai pimpinan PUPR akan melakukan pembinaan- pembinaan untuk mencapai hasil yang maksimal di tahun ini," terang Yulius. (Haogô zega)