Mereka menilai, Indonesia sudah merdeka menghampiri satu abad, namun masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Buru termasuk wilayah Batabual belum mendapat sentuhan pembangunan bebarti.
"Listrik masuk di Kecamatan Batabual tahun 2014 atau sekitar empat tahun lalu, sayangnya listrik ini hanya mampu menyala satu atau dua kali dalam satu bulan. Saja. Dan belakangan ini listrik itu tidak menyala – menyala lagi. Itu sangat disesalkan sebab masyarakat sangat membutuhkannya," papar Sekretaris pergerakan Pemuda dan Mahasiswa Batabual, Ardi Septian Labalawa di sela-sela aksi demo kepada sejumlah awak media di halaman Kantor Gubenur Maluku, Senin (26/2/2018).
Selain persoalan listrik milik PLN itu, tambah pemuda ini, sarana jalan penghubung di wilayah itu pun tak diperbaiki sehingga bila musim penghujan tiba ruas jalan tersebut tak bisa dilalui kendaraan karena sudah berkubangan dan dipenuhi semak belukar. Diperkirakan kerusakan jalan yang kini sudah naik status menjadi 'Jalan Provinsi' ini sudah menghampiri dua dekade silam, sejak Kabupaten Pulau Buru dimekarkan menjadi kabupaten definitif tahun 1999, namun semakin terpuruk.
Dia meminta pihak Pemerintah Provinsi Maluku segera menyikapi persoalan dua sarana publik ini, sebab sejak Kabupaten Buru dipimpin mantan Karateker Bupati Buru, Ismail Usemahu beberapa tahun lalu sudah dijanjikan bahwa sarana tersebut bakal diperhatikan namun kenyataannya tak terealisir.
Begitupun saat kepemimpinan Bupati Ramli Umasugi untuk kedua kalinya, belum terlihat pergerakannya untuk segera menjawab aspirasi masyarakat setempat. Apalagi, katanya, bupati sudah melewati masa seratus hari kerja, namun belum berbuat banyak terhadap tuntutan masyarakat.
Untuk itu, katanya, pergerakan pemuda dan mahasiswa Batabual mendatangi sendiri pihak Pemerintah Provinsi Maluku dan menuntut memperhatikan sarana listrik dan ruas jalan di daerah itu.
Setelah melakukan aksi dan tuntutan di halaman Kantor Gubernur beberapa waktu lamanya, akhirnya utusan pendemo yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Ramly Lapanlewa akhirnya diarahkan bertemu Kepala Kesbangpol Pemprov Maluku, Ujir Halid.
Ujir Halid mengaku, Plt Gubernur Zeth Sahuburua sementara menerima tamu dari pusat sehingga dirinya diminta mewakili Sahuburua.
Di hadapan utusan pemuda itu, Ujir Halid mengatakan bahwa pihaknya menerima semua masukkan itu, dan berjanji akan mengusulkan persoalan sarana listrik dan sarana jalan penghubung kepada pihak PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara serta pihak Balai Jalan & Jembatan.
Khusus untuk persoalan jalan, menurut Halid, itu bukan berstus jalan nasional melainkan jalan provinsi sehingga menunggu proses, sebab saat ini alokasi anggaran untuk membangun jalan tersebut belum ada, tandas pejabat yang low profile ini.
Mendapat penjelasan itu, perwakilan pendemo ini angkat kaki dan selanjutnya meneruskan aksi demo mereka ke Kantor PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara serta ke perwakilan mereka di kantor DPRD Provinsi Maluku. (e)
from Berita Maluku Online http://ift.tt/2BPppXU
via IFTTT