Sumbawa, sasambonews.com- Kondisi berat dialami oleh Pemkab Sumbawa. Pemerintah Sumbawa Besar mengumumkan kondisi kritis anggaran cadangan pemerintah guna menanggulangi bencana.
Biaya operasional untuk mendukung kegiatan rehabilitasi, biaya logistik dan pendampingan pendataan serta personel nyaris tidak ada.
Ketua tim tanggap darurat bencana Kabupaten Sumbawa, H. Rasidi menegaskan saat persediaan logistik di posko induk kabupaten hanya bertahan untuk dua hari saja. Itupun bantuan dari BNPB, pemerintah daerah dan pihak swasta.
Saat ini pihaknya tengah berjuang menyusun data asismant kerusakan infrastruktur korban gempa. Pihaknya, kata H.Rasidi mempercepat pendataan atau verifikasi kerusakan infrastruktur korban gempa. Ini di perlukan agar pemerintah bisa mengambil langkah secepatnya guna membantu korban gempa agar kegiatan sosialnya bisa direhabilitasi.
"Kita harus fikirkan untuk biaya hidup korban bencana. Jangka waktu berapa lama, ini tergantung hasil pendataan. Saat ini, data jumlah pengungsi 49 ribu jiwa. Pemerintah tentu tidak mampu membiayai kelangsungan hidup jiwa sebanyak itu. Maka itu, kita tunggu pendataan selesai," akunya.
H. Rasidi menegaskan, pemerintah terus berupaya memastikan warga masyarakat korban gempa bisa terlayani. Makanya, pemerintah terus berkoordinasi dengan BNPB agar proses verfifikasi segera dituntaskan. Karenanya menyangkut penanganan jatah hidup bagi korban yang tidak bisa kembali kerumah mereka.
"Kalau ditanya realisasi bantuan kemensos Rp 1,5 Miliar sejauh ini realisasinya belum diterima Pemda. Silahkan di cek ke dinas sosial mungkin mereka tahu. Yang jelas, saya sebagai ketua tim tanggap darurat belum menerima anggaran atau laporan realisasi apapun,"tegasnya. Kkp