 |
| Para Peserta Judicial Integrity Champions Second Network Meeting "The Path Towards Judicial Excellence" Berfoto Bersama Sebelum Memulai Acara |
Jakarta, Info Breaking News - Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan EU-UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) serta UNDP Regional Bangkok menggelar Judicial Integrity Champions Second Network Meeting "The Path Towards Judicial Excellence" di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Acara yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Maret 2019 ini bertujuan untuk meninjau hasil kerja yang telah dicapai oleh Jaringan Regional Integritas Peradilan dan mendiskusikan checklist integritas yang telah di uji cobakan oleh Pengadilan Federal Malaysia serta melihat peran inovasi dan teknologi dalam peningkatan kinerja pengadilan, khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas.
Integrity Checklist sendiri merupakan alat untuk memperbaiki kinerja pengadilan dari perspektif transparansi dan akuntabilitas. Alat ini dikembangkan oleh UNDP bersama International Consortium on Court Excellence (ICCE)dengan menggunakan International Framework for Court Excellence (IFCE).
Pertemuan ini diikuti oleh kurang lebih 100 Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia dan dihadiri pula oleh Ketua MA Prof. Dr. Hatta Ali, SH., MH., Ketua Komisi Yudisial Dr. Jaja Ahmad Jayus SH., M.Hum. dan jajaran MA serta para hakim negara sahabat. Tahun 2019 ini Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan, sebelumnya pertemuan ini dilangsungkan di Bangkok, Thailand pada Maret 2018.
Dalam sambutannya, Ketua MA menyampaikan bahwa kegiatan ini harus mendapatkan apresiasi. "Kegiatan ini mengadopsi pendekatan hak asasi manusia untuk memastikan terwujudnya keadilan bagi semua orang, dengan mempromosikan transparansi, integritas, dan akuntabilitas lembaga peradilan," ujarnya.
Integritas menjadi alat yang mengharmonisasi nilai dan norma yang dianggap ideal dan dijadikan hukum melalui institusi lembaga peradilan dan dipedomani oleh masyarakat. "Oleh karena itu di dalam lembaga peradilan, integritas bukan hanya sebagai sesuatu yang dianggap baik namun integritas telah menjadi sebuah kebutuhan. The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 yang menjadi pedoman bagi perilaku hakim juga menekankan integritas ini sebagai poin yang sangat penting. Hakim harus selalu memiliki standar yang tinggi baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan bermasyarakatnya," terang Hatta Ali.
 |
| Ketua MA, Prof. Dr. Hatta Ali Menyampaikan Sambutannya |
Lebih lanjut Ketua MA menjelaskan bahwa salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan adalah perdamaian, hukum, dan institusi yang kuat.
"Institusi peradilan yang tidak berintegritas cenderung sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan dan menyalahgunakan kekuasaan serta tidak mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Jika hal ini terjadi maka publik akan kehilangan kepercayaan kepada lembaga peradilan dan berakibat timbulnya rasa tidak aman serta kekerasan di tengah masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan di semua negara khususnya dari sisi pertumbuhan ekonomi," paparnya.
Integritas merupakan salah satu dari nilai-nilai badan peradilan yang menjadi bagian kerangka kerja pengadilan yang unggul (court excellence). Hal ini menjadi dasar untuk mengukur kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai parameter kesuksesan pelaksanaan fungsi oleh lembaga peradilan. "Kepercayaan publik yang tinggi akan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan, memperkuat supremasi hukum, dan meningkatkan dukungan agar terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan lembaga peradilan," tambah Ketua MA.
Selain Ketua MA, turut pula memberikan sambutan pembukaan dalam kegiatan ini yakni Mr. Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam; Mr. Rob Fenn, Wakil Kepala Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor-Leste, dan Mr. Nicholas Booth, Team Leader Governance and Peacebuilding a.i. UNDP Regional Bangkok.
Sebagai perwakilan dari Indonesia, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H. menyampaikan kesuksesan MA dalam menyusun database yang terintegrasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas peradilan. Sedangkan dari Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Malaysia YM Tan Sri Richard Malanjun akan menyampaikan kisah sukses Malaysia dalam mengujicobakan integrity checklist dalam proses pembaruan peradilan di Malaysia. Sementara Vietnam akan menyampaikan upaya memperkuat integritas yudisial dan kapasitas hakim dalam penyelesaian sengketa komersial, dan Filipina memaparkan peran Dewan Koordinasi Sektor Yudisial.
Khusus untuk perserta dari Indonesia, diskusi di hari kedua akan berfokus pada pembahasan hasil-hasil dari Proyek SUSTAIN dan rencana keberlanjutannya, terutama mengenai keberlanjutan aplikasi sistem komputer: SIPP, SIWAS, SIKEP dan Sisdiklat. Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek selama lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia. Proyek ini memberikan dukungan teknis bagi MA dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan pembaruan peradilan demi meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat. ***Vincent