Menyikapi berbagai persoalan itu, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Save Kecamatan Inamosol Kabupaten SBB melakukan aksi demonstrasi di Kota Ambon, Rabu (4/9), dengan tiga sasaran demo, yakni di Kantor Gubernur, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.
Dikarenakan, selama ini kecamatan Inamosol tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari Pemkab setempat.
Dalam orasi demontran, ada beberapa tuntutan yang disampaikanm, yaitu pertama, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Maluku segera membangun sekolah SMP dan SMA di Inamosol dan memberikan pelayanan pendidikan yang layak dengan menempatkan tenaga guru yang profesional, serta mencopot Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Seleh Thio karena dinilai gagal menjalankan amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dikarenakan minimnya sarana pendidikan di kecamatan tersebut.
Kedua, meminta Dinas PU untuk segera melihat persoalan menyangkut kesejahteraan jalan dan pembatas jalan di Kecamatan Inamosol yang selama ini tidak diperhatikan.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Erphan Tella kepada awak media di kantor Gubernur Maluku disela-sela demo mengatakan, persoalan yang ada di Kecamatan Inamosol sudah disampaikan kepada Pemkab SBB, namun tidak direspon.
Atas tuntutan yang disampaikan itu, mereka meminta Gubernur Maluku harus segera melihat persoalan ini.
"Kami tegaskan bahwa gubernur segera melihat persoalan ini, jangan pura-pura tidak tahu atas persoalan yang terjadi khususnya di kecamatan Inamosol, karena negara sudah terbentuk sejak 74 tahun lalu, lagi-lagi pelayanan publik sangat buruk di Inamosol," tandasnya.
Plt Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Djalaludin yang menemui pendemo saat Aliansi Save Kecamatan Inamosol melakukan aksi di kantor Gubernur Maluku mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan dari masyarakat Kecamatan Inamosol sebagaimana tertuang dalam pernyataan sikap.
"Pernyataan (sikap) kita terima. Dan kami akan tindaklanjuti. Tadi sudah disampaikan juga kalau ada hal-hal lain yang kita lanjut dengan diskusi atau forum-forum lain untuk kita diskusikan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Ismail Usemahu yang menerima pendemo saat melakukan aksi di kantor dinas PUPR Maluku mengatakan, untuk pembangunan jalan sudah diusulkan anggaranya dan diusahakan di tahun 2020 proses pembangunan jalan di sana," ujarnya.
Selain itu, untuk persoalan jalan-jalan yang rusak akibat bencana alam, juga sudah dilakukan koordinasi dengan BNPB.
from Berita Maluku Online https://ift.tt/2MUvPvg
via IFTTT