 |
| Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko |
Jakarta,Info Breaking News – Tidak hanya kesehatan fisik, dampak pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kesehatan mental masyarakat.
Aktivitas sehari-hari yang tak menentu, kebijakan yang memaksa masyarakat untuk bekerja di rumah serta rumor-rumor yang serba tak pasti kerap menjadi faktor penganggu dan seringkali meresahkan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Kantor Staf Presiden (KSP) pun berinisiatif untuk membuat sistem layanan nasional yang berfokus pada kesehatan jiwa dan mental. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kegelisahan yang semakin mengganggu dapat berujung pada keputusasaan dan stress. Kondisi tersebut, lanjutnya, bukanlah sesuatu yang sederhana di masa-masa sekarang ini.
"Orang yang mulai terganggu dengan kegelisahan harus didampingi dan dibimbing oleh ahli yang mengerti, sehingga tidak berakhir pada kondisi yang lebih parah, melebihi masalah akibat virus corona itu sendiri," kata Moeldoko saat menghadiri rapat terkait Sistem Layanan Nasional untuk Kesehatan Jiwa Selama Masa Pandemi Covid-19, Selasa (21/4/2020).
Berangkat dari hal itu, Moeldoko lantas menginginkan adanya satu sistem layanan nasional yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Moeldoko menjelaskan masalah kesehatan jiwa selama masa pandemi Covid-19 mendapat perhatian dari presiden dan menjadi pembahasan dalam rapat terbatas. Hal ini mengingat ketakutan dan kecemasan dapat mendorong perilaku yang merugikan diri sendiri.
Ia mengatakan layanan kesehatan mental tersebut nantinya akan mencakup tiga langkah strategis yaitu edukasi publik, konsultasi awal dan pendampingan.
Edukasi publik mengenai kesehatan mental akan disampaikan kepada publik melalui sarana konten website, press conference di media center, webinar berkala di YouTube Gugus Tugas, SMS Blast dan infografis untuk disebar melalui jaringan WAG (WhatsApp Group) serta media sosial.
Untuk konsultasi awal psikologi, layanannya dapat diakses publik melalui kanal chatbot, layanan telemedicine, call center, dan aplikasi. Untuk upaya ini dibutuhkan tim psikologi bertugas menjawab panggilan 24 jam dan perlu ada shift bertugas dari tim psikolog.
Selanjutnya, pada upaya pendampingan dilakukan terhadap masyarakat atau pasien yang membutuhkan konsultasi secara berkala. Untuk tahap ini dilakukan dengan perjanjian dengan psikologi via telepon atau vicon meeting. Khusus kasus KDRT, Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dapat bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA).
Moeldoko menilai kolaborasi dari berbagai pihak adalah penting untuk membentuk ekosistem yang bisa digerakkan dalam menangani masalah kesehatan mental masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini.
"Saya mengajak berbagai pihak untuk dapat berkontribusi bersama dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Gugus Tugas Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) untuk Covid-19 Andik Matulessy mengklaim pihaknya sudah menyiapkan tenaga psikolog akan memberikan training of trainer (ToT) dan para relawan dari kalangan mahasiswa Fakultas Psikologi yang akan mendukung program ini.
"Sudah tersedia Standard Operation Procedure (SOP) pelayanan konsultasi secara berjenjang dan panduan konten untuk konsultasi. Kita akan menggunakan hotline dan aplikasi," katanya.
Sementara itu, Dirjen Aptika Kominfo Sammy Pangarepan mengusulkan untuk jangka pendek bisa memanfaatkan call centre dengan kesiapan operator yang tersambung secara jarak jauh.
Lebih lanjut, Direktur Infomedia Nusantara Riri menyebut saat ini ada dua hotline yang dapat digunakan yaitu 119 dan 117. Pada saluran 119 sekitar 60 persen penelpon menanyakan mengenai Covid-19. Karena itu, kiranya perlu menyiapkan dan memaksimalkan layanan call centre baik 119 atau 117 dengan membuat fitur layanan psikologi. ***Winda Syarief