 |
Jakarta,Info Breaking News – Advokat OC Kaligis mengungkapkan keprihatinannya terkait proyek besar, yakni Kartu Prakerja.
Dalam surat terbukanya kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, OC Kaligis – yang juga mengutip pernyataan dari Jumhur Hidayat – menyatakan bahwa proyek Kartu Prakerja tak lain hanya merugikan negara, terlebih bagi mereka yang harus di-PHK sebagai dampak pandemi Covid-19.
Ia berharap, lembaga peradilan hukum di Indonesia beserta KPK dapat mengusut tuntas polemik terkait mega proyek Kartu Prakerja ini dengan tujuan agar dana negara dapat diselamatkan.
Berikut surat OC Kaligis:
Sukamiskin, Minggu 10 Mei 2020.
Hal: Perampokan uang negara sebesar 5,6 triliun rupiah untuk proyek Kartu PraKerja.
Kepada Yang Terhormat Bapak Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia.
Dengan Hormat,
Perkenankanlah saya, Prof Otto Cornelis Kaligis, warga binaan Lapas Sukamiskin Bandung menyampaikan Laporan Pidana untuk ditindaklanjuti oleh Bapak Jaksa Agung untuk hal berikut ini:
1. Dasar laporan: Pasal 108 KUHAP mewajibkan peran masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang telah terbuka untuk umum melalui medsos.
2. Pernyataan saudara Muh. Jumhur Hidayat di medsos, memberi klarifikasi bahwa pengunaan uang negara sebesar 5,6 triliun rupiah untuk proyek Kartu Prakerja adalah perampokan uang negara yang merugikan negara, khususnya bagi tenaga kerja yang di-PHK akibat banyak perusahaan yang bangkrut karena lockdown selama wabah pandemic Covid-19. Sebenarnya manajemen Kartu Tenaga Kerja telah dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja di bawah Kementerian Tenaga Kerja, bukan oleh delapan provider abal-abal sebagai pemain tengah yang bisa meraup keuntungan 4000 persen. Padahal kalau itu diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan biaya jauh lebih murah dapat membantu 2 juta tenaga kerja yang menghadapi musibah di PHK-kan.
3. Selanjutnya menurut Jumhur Hidayat, data-data Tenaga Kerja secara administrasi selama ini ada di kantor Dinas Tenaga Kerja. Proyek Kartu Prakerja bukan wewenang Kementerian Perekonomian.
4. Penunjukan langsung tanpa lelang para mitra Kartu Prakerja, salah satunya termasuk SEKOLAHMU, PT. Sekolah Integrasi Digital, yang menurut Andre Rosiadi anggota Komisi VI DPR ada hubungannya dengan Najwa Shihab.
5. Seandainya pernyataan terbuka baik oleh saudara Jumhur Hidayat maupun oleh saudara Andre Rosiadi dibiarkan, maka telah terjadi pembiaran perampokan uang negara yang justru terjadi di saat negara perlu berhemat dan hanya mengeluarkan uang negara secara tepat sasaran bagi rakyatnya yang membutuhkan, yakni mereka yang saat ini karena di-PHK menderita bersama isteri dan anak-anaknya yang sangat bergantung dari hasil keringat mereka bukan diberikan kepada mitra kerja -yang memakai istilah Jumhur Hidayat- adalah pemain tengah abal-abal yang tak punya kompetensi me-manage. Apalagi sesuai sumber, PT. Sekolah Integrasi Digital baru didirikan tahun 2019.
6. Semoga KPK juga turut dilibatkan dalam melakukan penyelidikan dan upaya pencegahan, agar sebelum dana 5,6 triliunan rupiah tersebut terpakai habis, uang negara masih bisa diselamatkan. Jangan KPK dibawah Saut Situmorang dkk cuma menjerat 40 anggota DPRD Malang dengan bukti suap sekitar 5 juta rupiah.
7. Atas tindak lanjut Bapak Jaksa Agung, saya mengucapkan banyak terima kasih.
Hormat saya,
Prof. Otto Cornelis Kaligis.
Cc. Yth. Bapak Firli Bahuri Ketua KPK dan para komisioner KPK. *** Emil F Simatupang.