 |
| Wartawan Soegiharto Santoso alias Hoky bersama Cepu Supriyanto di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis, 30 April 2020 |
Yogyakarta, Info Breaking News - Saksi korban wartawan media ini yang juga merupakan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), adalah sampai saat ini menjabat sebagai Wapemred media online Info Breaking News, Ir Soegiharto Santoso alias Hoky, menilai putusan majelis hakim diketuai Lilik Nurani SH dengan hakim anggota Asep Permana SH. MH dan Nasrulloh SH yang menyatakan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta tak berwenang mengadili terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi warga Jalan Pajajaran Bogor Jawa Barat yang ikut menghina dan melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya keliru dan tidak berlandaskan hukum bahkan dapat dikatakan aneh tapi nyata.
Sebab dalam perkara yang sama yaitu terdakwa Ir. Faaz Ismail telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan pidana penjara selama 3 bulan, bahkan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan perkara nomor: 7/PID.SUS/2020/PT YYK, yang mana terdakwa Ir. Faaz Ismail melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media social facebook dari Jakarta, dimana hal tersebut merupakan satu laporan polisi dengan terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi yaitu sama-sama atas laporan polisi nomor: LP/362/VII/2017/DIY/SPKT tertanggal 20 Juli 2017 di Polda DIY.
"Sehingga putusan sela yang menyatakan PN Yogya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Yyk atas nama terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi adalah keliru dan tidak berlandaskan hukum serta merupakan fakta kejadian aneh tapi nyata. Apalagi antara terdakwa Ir Faaz Ismail dan terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi merupakan terdakwa dalam satu laporan polisi yang sama, serta domisili terdakwa Faaz Ismail di Jakarta bukan di Yogyakarta, kenyataannya Faaz telah disidangkan dan telah diputus bersalah oleh PN Yogya" ujar Hoky kepada awak media.
Lebih lanjut Hoky menambahkan, "Jika melihat pada kasus serupa, Pengadilan Negeri Yogyakarta juga pernah menyidangkan dan telah memutus kasus penyebar berita hoax yang mencatut nama Gubernur DIY Sri Sultan HB X, yaitu terdakwa Rosyid Nur Rohum SIP warga Oku Timur Sumatera Selatan diganjar vonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan, faktanya pelaku sesungguhnya melakukan kasus penyebar berita hoax dari Sumatera Selatan, dan dilaporkan di Polda DIY, lalu disidangkan dan divonis di PN Yogya, sehingga sesungguhnya telah ada 2 fakta nyata vonis hukum oleh PN Yogya, oleh karena itu saya mengatakan putusan sela Pengadilan Negeri Yogyakarta aneh tapi nyata."ungkap Hoky.
Hal senada disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) PPFN ACSIN Noenoehitoe SH dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, "Pada prinsipnya kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim, untuk itu kemarin hari Senin, 04 Mei 2020 kami telah melakukan upaya hukum perlawanan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, semoga upaya hukum kami tersebut dikabulkan." ujar JPU.
 |
| Terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi diruang sidang PN Yogyakarta |
Disebutkan, locus delicti atau tempat kejadian dalam perkara ITE mengacu pada teori akibat (de leer van het gevolg) yang menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik. Dalam perkara penghinaan terhadap Hoky, para terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan maupun pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban pada Jumat tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Gallery Prawirotaman di Jalan Prawirotaman 2 Nomor 839B Yogyakarta.
Sementara Vincent Suriadinata SH MH selaku Ketua Bidang Hukum DPP APKOMINDO mengatakan, "Mengacu dari 2 perkara yang sudah diputus oleh PN Yogykarta baik terdakwa Ir Faaz Ismail maupun Rosyid Nur Rohum SP menunjukkan dalam perkara ITE diterapkan teori akibat perbuatannya dilihat dimana, bukan saat melakukannya dimana. Sehingga putusan sela yang menyatakan PN Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Yyk atas nama terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi adalah keliru dan tidak berlandaskan hukum." tegas Vincent.
Seperti telah diketahui bersama bahwa benar Hoky sangat banyak dizolimi bukan hanya penghinaan dan pencemaran nama baik saja, karena faktanya Hoky sempat pula dilaporkan ke Polisi hingga ada 5 LP, antara lain di Polres Jakarta Pusat dan di Bareskrim Polri serta di Polres Bantul, kemudian hingga saat ini telah ada sekitar 18 perkara dipengadilan, baik perkara perdata maupun perkara pidana yang berkaitan dengan organisasi APKOMINDO dan sudah berposes selama 7 tahun lamanya.
Bahkan Hoky pernah ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari di Rutan Bantul atas rekayasa hukum pihak kelompok para terdakwa, namun telah divonis tidak bersalah oleh PN Bantul dan kasasi JPU telah ditolak oleh MA dengan Perkara No: 144 K/PID.SUS/2018.
Hoky juga merasa tidak diperlakukan adil oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, sehingga Hoky melakukan pengaduan kepada BAWAS MA, kepada Komisi Yudisial RI dan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Sebagai penutup Hoky mengatakan, "Benar saya sempat membuat surat laporan pengaduan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Republik Indonesia serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar dapat memeriksa laporan dugaan Ketidakadilan, Keberpihakan dan Ketidakpedulian serta Ketidakdisiplinan para Terlapor Majelis Hakim di PN Jaksel, saya pribadi tetap percaya dan menjunjung tinggi institusi Pengadilan akan bekerja secara profesional, berintegritas tinggi, transparan dan tidak memihak untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum di Republik Indonesia, saya jugamengapresiasi pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengundang saya untuk mendengar keterangan secara langsung atas pengaduan saya pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 yang lalu." pungkas Hoky. ***Emil Simatupang