 |
| Saat Presiden Joko Widodo Bertemu Dengan Para Pemred Nasional, di Istana Negara Senin 31/10. |
Jakarta, infobreakingnews - Menghadapi rencana aksi demonstrasi sejumlah komponen masyarakat, 4 November 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah tidak akan mentoleransi aksi unjuk rasa anarkis. Aksi unjuk rasa untuk menyatakan pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun, sebagai kepala negara, ia tetap mengantisipasi dengan serius demi menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan bangsa.
"Ya, silakan demo. Ini negara demokrasi. Tapi, aksi unjuk rasa harus ada batasnya, tidak menabrak rambu-rambu hukum yang berlaku dan etika bermasyarakat. Kalau aksi demo menjadi anarkis, tidak akan ada toleransi. Pemerintah akan bertindak tegas," ujar Presiden Jokowi dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi (pemred) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/10) malam.
Menanggapi pertanyaan para pemred tentang suasana batinnya menjelang aksi demo 4 November 2016, Presiden menyatakan, pihaknya merasa biasa-biasa saja. Namun, melihat berbagai ancaman yang disebarkan lewat media sosial (medsos), pihaknya sudah meminta aparat keamanan dan pertahanan untuk meningkatkan kesiagaan.
"Saya sudah berdiskusi dengan Polri, TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan BIN (Badan Intelijen Negara) tentang situasi keamanan saat ini dan beberapa bulan ke depan. Mereka sudah petakan keadaan dan siap menjaga keamanan," ungkap Jokowi.
Pada pertemuan dengan sejumlah pemred akhir pekan lalu, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, aksi unjuk rasa sudah diboncengi berbagai kepentingan politik. Ada sebagian masyarakat yang benar-benar tersinggung oleh pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, ada pihak yang mempolitisasi peristiwa Pulau Seribu untuk tujuan politik, baik untuk menjegal keikutsertaan Ahok pada pilgub Februari 2017 dan melakukan makar.
Perbedaan politik, kata Presiden, hendaknya tidak merusak suasana menjelang pilkada 2017. Lebih dari itu, perbedaan politik tidak boleh meruntuhkan persatuan yang sudah dibangun dengan susah payah dalam sejarah panjang.
"Di sini, peran elite agama dan elite politik besar sekali," jelas Jokowi.
Untuk menyampaikan informasi yang benar, Presiden Jokowi berencana untuk bertemu para tokoh agama. Pada hari ini, Selasa (1/11), Presiden akan bertemu pengurus Majelis Ulama Indonesia. Ia yakin, penjelasan yang benar akan mendinginkan suasana.
Komunikasi dengan para elite politik terus dijalin. Senin (31/10) kemarin, Presiden menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang.
"Kami bertemu sekitar dua jam. Suasana politik dan keamanan hanya salah satu topik saja, dan itu hanya dibicarakan singkat. Kami lebih banyak berdiskusi masalah pertahanan negara," papar Jokowi.
Presiden mengakui, peran media sosial dalam penyebaran berita sangat besar. Tapi, ia menyayangkan rendahnya etika dan tanggung jawab para pengguna media sosial. Media sosial kini sudah berkembang menjadi ajang untuk menyebarkan kebencian dan provokasi. Para pengguna medsos umumnya tak mengindahkan aspek etika.
"Lewat medsos, fakta yang biasa-biasa itu diolah sedemikian rupa, sehingga isinya serem dan membangkitkan amarah masyarakat. Tapi, saya pikir, masyarakat kita sudah cerdas dan tidak suka saling mengejek," ujar Presiden. *** Candra Wibawanti.