Ini Bukti Jika Era Presiden Jokowi Indonesia Jarang Utang

Ini Bukti Jika Era Presiden Jokowi Indonesia Jarang Utang http://ift.tt/20kt43r - Berita Terkini Terbaru Hari Ini - Kebijakan utang pemerintahan Jokowi-JK acapkali mendapat sorotan publik. Padahal, rasio utang Indonesia adalah yang terendah di dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah selalu menjunjung prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang luar negeri.

http://ift.tt/20kt43r - Berita Terkini Terbaru Hari Ini -  Kebijakan utang pemerintahan Jokowi-JK acapkali mendapat sorotan publik. Padahal, rasio utang Indonesia adalah yang terendah di dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah selalu menjunjung prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang luar negeri.

Prinsip kehati-hatian itu, lanjut Mulyani, tercermin dari terjaganya rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, termasuk salah satu yang terendah di dunia. "Dari sisi exposure utang, Indonesia di bawah 3 persen (dari PDB)," tegas Menkeu Mulyani seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (29/12/2016)

Rasio utang yang kurang dari 3% ini, lanjut Menkeu, sangatlah rendah ketimbang negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Filipina. Bahkan, jauh lebih rendah jika dibanding rasio utang negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang.

"Negara kaya seperti Amerika dan Jepang, Jepang itu rasio utangnya mencapai 250 persen dari GDP, Amerika sekarang mendekati 100 persen. Kalau Presiden terpilih Trump kalau programnya terus menaikkan belanja dan mengurangi pajak, maka nanti utangnya akan naik," urainya.

Selain rasio utang terhadap PDB yang relatif rendah, Menkeu juga mengungkapkan bahwa tingkat utang publik Indonesia menunjukkan tren penurunan dibandingkan satu dasawarsa lalu.

Oleh karena itu, Menkeu mengajak masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa pada khususnya untuk melihat utang pemerintah secara objektif. "Jadi saya ingin sampaikan memang negara harus berhati-hati dalam mengelola utang, tapi kita juga harus tempatkan ini sebagai satu instrument yang harus dilihat secara objektif. Kalau nggak mau utang, ada dua konsekuensinya, bayar pajaknya naik atau belanjanya dikurangi," jelasnya. [ipe]

Subscribe to receive free email updates: