Suarasagunews.- Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Papua, Lukas Enembe secara tegas menolak oraganisasi Sejenis Isis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Forum Pembela Islam (FPI) serta organisasi atau lembaga intoleran lainnya di Papua.
"Saya sudah mempertemukan para tokoh masyarakat dan tokoh adat serta tokoh agama , kami sepakat tolak kehadiran organisasi radikalisme di Papua," kata Lukas dalam pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Papua, Sentani, pekan lalu.
Menurut Lukas, apapun organisasi yang ingin merong-rong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jangan sampai ada di Papua. "Organisasi yang kami tolak adalah ISIS, Front Pembela Islam (FPI) dan HTI. Provinsi ini adalah provinsi tanah damai," jelasnya.
Lukas meminta kepada Kapolda Papua untuk bersama-sama mencegah kehadiran ketiga organisasi radikal ini di Papua. "Sebagai gubernur, saya katakan tak boleh organisasi terlarang ada di provinsi ini. Orang Papua dari dulu menjaga NKRI," kata Lukas.
Lukas juga mengakui adanya kelompok Djafar Umar di wilayah Keerom. Djafar Umar diketahui kelompok perlawanan garis keras yang memimpin di Maluku. "Dia (Djafar Umar) adalah kepala sukunya. Saat ini berada di Keerom," katanya.
Lukas meminta kepada Nahdlatul Ulama (NU) Papua untuk tidak membiarkan kelompok radikal di Papua.
Ketua FKUB Papua Pdt. Lipiyus Biniluk mengeluarkan pernyataan keras terkait keberadaan organisasi ISIS, HTI dan FPI di Papua. "FKUB di Papua sudah berkomitmen menolak kelompok radikal di Papua. Kami minta aparat Kepolisian mengecek kelompok radikal di Papua," terangnya.
Penulis and Publis, Suara sagu news team