 |
| Hartono Tanuwidjaja SH, MSI, MH, CBL, |
Permohonan ini dikemukakan pengacara Hartono Tanuwidjaja SH, MSI, MH, CBL, dan kawan kawan dalam nota pembelaan (pledoinya) yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baru - baru ini.
Alasan tim penasihat hukum terdakwa memohon kliennya divonis bebas karena Iman Setiabudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu menurut tim pengacara yang diketuai Hartono Tanuwidjaja tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini mengingat unsur locus delicti-nya berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Apalagi menurut Hartono bahwa perkara ini merupakan perkara perdata, bukan ranah perkara pidana. Berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas, hakim diminta untuk membebaskan terdakwa dan mengembalikan kemampuan, nama baik , harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan seperti semula.
Sebab menurut team pengacara hukum terdakwa yang diketuai Hartono Tanuwidjaja SH, MSI, MH, CBL, dengan masing masing anggota tim penasehat hukumnya, terdiri dari Syamsudin H Abas SH, Samuel Septiono SH.MH, dan Harun Julianto C Sitohang, SH, MH,
" Keberadaan Legal Standing atau Undang Undang bagi kedua belah pihak didalam menjalankan Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan penambangan batu bara di area Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Pulas Kabupaten Bulungan (dahulu Kalimantan Timur, kini Kalimantan Utara), berdasarkan IUP yang dimiliki PT Dian Bara Genoyang adalah Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batu Bara." kata Hartono kepada Info Breaking News, Jumat,(28/6/2019) di Jakarta.
Lebih lanjut Ketua PERADI Jakarta Barat yang juga dikenal sebagai Promotor Jakarta Boxing Club itu, bahwa kesepakatan soal ijin itu cukup jelas dijabarkan pada No: 01/DBG-GPE/Mining -Contract/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011/jo Adendum Surat Penjanjian Penambangan Batu Bara No: ADD/01/DBG--GPE/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011 yang memuat klausul Abitrase dan telah pula memuat tempat penyelesaian perselisihan ke Badan Abitrase Nasional Indonesia (Bani).
Hal tersebut, kata Hartono Tanuwidjaja, telah sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, serta bukan tunduk dengan ketentuan atau perundang undangan lainnya. Jika unsur dan elemen ketentuan pasal 378 KUHP dihubungkan dengan perbuatan perbuatan terdakwa, maka ketentuan hukum pidana tersebut telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena, saksi Herman Tandrin sendiri, baik didalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun keterangnnya didalam persidangan perkara ini telah menegaskan bahwasanya bukan terdakwa Iman Setiabudi yang melakukan bujuk rayu dan mengucapkan janji janji , akan tetapi Robianto Idup dan Azis Putra.
"Memperhatikan tentang Locus Delicti didalam dakwaan dan tuntutan yang dibacakan JPU, adalah menunjuk pada lokasi di Hotel Kempinsky, Jakarta Pusat. Sehingga sejatinya, kompetensi pengadilan negeri yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan negeri Jakarta Pusat, serta berada diluar kewenangan yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Hartono Tanuwidjaja, yang sudah malang melintang didunia advokat hampir 30 tahun ini.
Sidang sebelumnya, pada 19 Juni lalu, jaksa Sigit Suharyanto SH, MH, dalam repliknya mengatakan, tetap pada tuntutannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu, sehingga menuntut hukuman 1 tahun penjara kepada terdakwa lantaran terbukti melanggar pasal 378 KUHP. Terdakwa Iman Setiabudi disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan melanggar pasal 378 jo pasal 55 KUHP, dan yang bersangkutan telah membuat kerugian kepada PT Graha Prima Energy sebesar Rp 22 miliar lebih.
Sementara itu secara pribadi terdakwa Ir.Iman Setiabudi yang belakangan ini kesehatannya sangat drop akibat penyakitnya asam lambungnya yang akut, berharap semoga pledoi yanh telah disampaikan oleh tim penasehat hukumnya itu, boleh mendapatkan rasa keadilan dari majelis hakim, untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan JPU yang dinilainya sangat ngawur tak sama sekali tidak memiliki landasan hukum tersebut. *** Saufiek Effendi.