Sekedar tau, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, telah mengemukakan daerah setempat akan mendapat keuntungan sebanyak 5 persen dari 10 Persen dari pengembangan gas bumi Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku pada 2025.
Bahkan sudah ada persetujuan dari Presiden, Joko Widodo, bahwa 10 persen keuntungan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah Maluku dibagi dua dengan NTT.
"Masalah daerah lain tidak usah tanggapi, itu omong kosong, karena jaraknya terlalu jauh, tidak masuk akal, kenapa tidak Australia saja yang lebih dekat atau Timor Leste, ini hal yang tidak perlu ditanggapi. Orang buli saya di suruh tanggapi, ngapain tanggapi hal-hal yang tidak mungkin terjadi," ujar Gubernur kepada awak media usai pertemuan dengan pimpinan SKK Migas dan INPEX di kantor Gubernur, Senin (04/11/2019).
"Sejak 2010 mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan lokasinya di Maluku, semua daerah bisa mengklaim seperti itu, semuanya saja datang klaim bahwa kita ini negara republik Indonesia, udahlah jangan tanggapi hal itu, kita jadi kampungan, ngga penting," sambungnya.
Jelasnya, dalam pertemuan bersama Presiden, Joko Widodo, yang dihadiri Bupati/Walikota se-Maluku, Presiden tidak menyingung terkait hal tersebut. Orang nomor satu di Republik ini, hanya menyingung terkait keterlibatan masyarakat Maluku seluas-luasnya untuk pembangunan Blok Abadi Masela.
"Presiden tidak bahas hal lain, jadi tidak perlu menanggapi hal lain. Pokoknya percaya sama saya, dan saya tidak akan tanggapi semua pembicaraan omong kosong," ucapnya.
Tak hanya itu, orang nomor satu di bumi raja-raja ini tidak mau menanggapi isu-isu yang dimainkan oleh ahli Analisa yang mengutarakan penyebab Maluku sampai saat ini belum maju.
"Jangan bicara omong kosong, mari kita bekerja bersama-sama, Sapa yang bangun Maluku sudut mana-mana, datang ke saya, kau mau bangun dari mana saya kasi ini kau bangun Maluku, jangan terlalu banyak pintar Analisa. Maluku ini bukan dibangun dengan Analisa, mari kita semua bekerjasama untuk negeri tercinta ini," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, terkait polemik pembagian PI 10 persen, dirinya menyerahkan semuanya kepada pemerintah pusat selaku pengambil keputusan.
"Karena ini keputusan pemerintah, olehnya itu kita akan menunggu arahan dari pempus," tandasnya.
from Berita Maluku Online https://ift.tt/32f1omk
via IFTTT