 |
| Fauzan Chatib |
"Dari laporan Kementerian ESDM, sumburan tersebut itu tidak apa-apa, karena di daerah situ banyak mengandung hidrokarbon banyak cekungan migas disitu jadi itu ada rembesan. Kalau misalnya terjadi gempa karena disitu daerah gempa, maka ada rekahan-rekahan kemudian dia keluar dan pas keluar kena lapisan lumpur," ujar Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Fauzan Chatib saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2019).
Menurutnya, rembesan tersebut hanya sedikit saja yang keluar, setelah itu akan kembali normal lagi.
"Sumburan keluar sedikit saja, itu nanti dia adaptasi dengan lingkungan. Berbeda kalau tumpahan minyak oleh manusia misalnya dari kapal, itu perlu penyelesaian secara lingkungan. Tapi kalau seperti itu, tidak ada masalah, dia adaptasi dan akan kembali normal, tidak berbahaya," tuturnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab MBD untuk dibuatkan tanda larangan beraktivitas di sekitaran lokasi sumburan.
"Kalau misalnya kita khawatir, bikin tanda supaya masyarakat tidak beraktivitas disitu. Pemda bikin tanda larangan nanti akan dikoordinasikan supaya jangan masyarakat khawatir, nanti dibikin tanda larangan aktivitas disekitar situ dan kasih tanda supaya masyarakat juga merasa aman," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, menyurati Direktorat Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM untuk membantu meneliti terkait sumburan gas beracun di Desa Telabora, Desa Babiyotan dan Desa Iblamumtah, Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Upaya ini dilakukan, dikarenakan Dinas ESDM Maluku keterbatasan tenaga dan peralatan untuk meneliti penyebab terjadinya semburan beracun tersebut.
"Setelah mendapatkan laporan resmi dari Bupati, Benyamin Noach, kita langsung menyurat ke Kementerian ESDM dalam hal ini Dirjen Migas untuk melakukan survei di Pulau Masela, karena kita disini tenaganya dan peralatan untuk mendeteksi gas-gas beracun masih sangat kurang," ujar Kepala Dinas ESDM, Maluku, Fauzan Chatib saat dikonfirmasi awak media disela-sela Rapat Koordinasi Pertambangan Mineral kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Swiss Belh Hotel, Ambon, Selasa (22/10).
Hanya saja, diakuinya, pihak Kementerian ESDM belum meresponinya meskioun surat dari Dinas ESDM sudah dikirimkan.
Ditempat yang sama, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Corneles Siauta mengungkapkan, dari hasil koordinasi, semburan gas tersebut merupakan fenomena alam yang terjadi setiap tahun, namun untuk tahun ini semburannya agak berbeda.
"Menurut teman-teman kabupaten memang setiap tahun saat musim panas, semburan itu muncul. Jadi menurut mereka itu sebagai fenomenal alam, tetapi muncul tahun ini, menurut mereka agak berbeda, karena warnanya berbeda dengan sebelumya," ucapnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, namun jawaban yang diberikan, teman-teman di Kementerian perlu berkoordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi.
from Berita Maluku Online https://ift.tt/2OkNFXD
via IFTTT