 |
| Idham Azis, Kapolri |
Jakarta, Info Breaking News - Selama berlakunya PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar) pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bawah perlu dilakukan pemerintah yang mempengaruhi sektor ekonomi. Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menginstruksikan jajaran polres di Seluruh Indonesia untuk mendata warga yang belum terdata mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah.
Sebagai wujud nyata 500 Polres pun diminta menyiapkan 10 ton beras dan bahan pokok lainnya untuk dibagikan kepada warga terdampak COVID-19 dan belum terdata tersebut.Instruksi itu disampaikan Kapolri di Jakarta, Sabtu (25/4/2020).
"Seluruh Polres menyiagakan 10 ton beras dan sembako lain untuk bisa segera disalurkan bagi masyarakat yang belum sempat mendapatkan bansos." kata Jenderal Idham seperti dikutip ANTARA, di Jakarta, Sabtu (25/4/2020).
Dana kontinjensi dari Mabes Polri pun siap dikucurkan ke tiap-tiap Polres untuk membeli beras dan bahan pokok tersebut. "(Anggaran) dari Mabes Polri," ujarnya.
Sebelumnya Kapolri Idham memberikan arahan melalui konferensi video kepada jajaran Kapolda se-Indonesia pada Kamis 23 April 2020. Sejumlah arahan tersebut yakni meminta jajaran untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial, mengedepankan tindakaan preemtif, preventif dan humanis dalam menerapkan kebijakan PSBB.
Kemudian Polri harus melibatkan TNI dan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan kemasyarakatan, mengganti istilah siaga I dengan kesiapsiagaan, melarang penggunaan kata tembak di tempat dan menegaskan tidak ada penyiapan sniper.
"Jika (pelaku kejahatan) membahayakan keselamatan masyarakat dan anggota (Polri), maka lakukan tindakan tegas dan terukur," tutur mantan Kabareskrim Polri ini.
Kabareskrim mengimbau untuk mematuhi Maklumat Kapolri, menunda pelaksanaan PON di Papua dan membagikan bansos kepada masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bansos Pemerintah.*** Jeremy Foster S