Proses Pembayaran untuk 8 Mitra Kartu Prakerja

        
  Sri Mulyani, Menteri Keuangan  
    Jakarta, Info Breaking News - Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI menegaskan bahwa pemerintah tak mendanai secara langsung delapan entitas yang menjadi mitra Kartu Prakerja. Informasi itu ia sampaikan melalui Instagram pribadinya, Sabtu, 9 Mei 2020.  

"Pemerintah tidak membayar langsung kepada 8 mitra yang terpilih untuk melaksanakan program ini," tuturnya.

Delapan mitra tersebut ialah Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Pijar Mahir, Sekolahmu, serta Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan (Sisnaker) milik Kementerian Tenaga Kerja. Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menjelaskan marketplace yang menjadi mitra penyedia platform Kartu Prakerja akan mengambil komisi dari biaya pelatihan yang ditawarkan lembaga kursus.

Menurut dia, hal itu wajar karena perusahaan menjual layanan jasa. "Wajar karena marketplace ini yang menyediakan akses peserta Kartu Prakerja untuk memilih lembaga pelatihan secara transparan," ujar Panji, 27 April 2020.

Panji menerangkan, sebelum membangun mitra dengan platform penyedia layanan digital, jenis pelatihan yang disediakan oleh lembaga-lembaga kursus tersebar tak menentu. Akibatnya, masyarakat pun sulit memilah dan memilih lembaga pelatihan dan jenis pelatihan yang cocok untuk diikuti.

Selain itu, masyarakat juga tidak bisa membandingkan secara gampang harga-harga kursus yang ditawarkan oleh lembaga pemberi pelatihan. Karena itulah, Panji mengungkapkan perlu adanya keterlibatan pasar digital dalam pelaksanaan Kartu Prakerja agar masyarakat dapat leluasa memilih pelatihan yang cocok sekaligus menjadi bukti transparansi program.

  Kendati begitu, Panji memastikan komisi ini dibahas secara business to business oleh marketplace dan lembaga pelatihan. Itu disepakati antara mereka. Kami hanya melihat apakah layanan yg diberikan sesuai dengan peraturannya," ujar dia. .  

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019 lalu. Ia menargetkan program untuk pencari kerja dan korban PHK bisa berjalan pada Maret 2020.

Awalnya, mekanisme pelatihan Kartu Prakerja dirancang secara fisik. Namun, karena terjadi pandemi virus corona, pelatihan dilakukan online melalui paket-paket pembelajaran dalam bentuk video.

Pemerintah menggelontorkan Rp20 triliun, dengan rincian biaya pelatihan Rp5,6 triliun; dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar; dan dana PMO Rp100 juta. Anggaran ini naik dua kali lipat dari yang sudah direncanakan sebelumnya yakni Rp10 triliun.*** Candra Wibawanti