 |
| Masinton Pasaribu, Anggota Komisi III DPR |
Jakarta, Info Breaking News - Setelah Adian Napitupulu jinak, Kader PDIP terus menyerang Pemerintah kali ini giliran Masinton Pasaribu yang buas. Dia menyindir pemerintah lebih parah dari VOC.
Masinton dalam webinar yang diselenggarakan DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) seputar pandemi Covid-19 di Mata Aktivis Lintas Generasi, Selasa (16/6/2020) malam.
Anggota Komisi III DPR itu menyebut VOC pada saat itu memiliki kebiasaan untuk menarik pajak dari rakyat, namun perusahaan dagang Belanda itu tidak berutang.
"Kalau VOC mungut pajak berbisnis tapi tidak ngutang. Nah, kita pemerintahan di alam merdeka ini enggak boleh dong lebih parah dari VOC, mungutin dari rakyat terus ngutang-ngutang juga," tutur Masinton.
"Kita harus mengawal bagaimana kita mewujudkan kemandirian dan kedaulatan Nasional itu," imbuhnya.
Namun pada penjelasan berikutnya, Masinton jadi kalem. Dia mengatakan kata pemerintah yang ia gunakan tidak spesifik mengarah kepada pemerintah Presiden Jokowi.
"Negara, maksud saya negara Indonesia merdeka itu jangan lagi berperilaku lebih sadis dari VOC tadi. Kalau VOC kan hanya sekadar memungut. Nah, ini kita negara Indonesia merdeka sudah memungut dari rakyat, berhutang juga ke luar negeri," ralat dia.
Masinton juga mengkritik soal penanganan pandemi corona yang disebutnya sebagai kotak pandora bagi Indonesia. Negara ini kesulitan dalam pengadaan peralatan-peralatan kesehatan.
"Membuka bahwa bangsa kita ini jauh dari kemandirian selama ini. Semuanya ketergantungan bahkan sampai masker sekalipun kita produksi ada di dalam negeri yang memproduksi tetapi dibawa ke luar," beber dia.
Selain itu, Masinton menuding, ada segelintir elite, mereka malah menganggap pandemi merupakan berkah. "Yang mengelola anggaran ratusan triliun ini buat mereka berkah. Ini yang menurut saya perlu kita awasi betul. Jangan sampai segelintir orang memanfaatkan potensi-potensi, celah-celah dari pandemi ini. Apalagi terkait pengelolaan anggaran," tandasnya.
Masinton sebelumnya juga pernah menyebut, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 alias Perppu Corona yang diterbitkan Presiden Jokowi sebagai kepentingan nyata oligarki.
"Kepentingan segelintir orang yang menggunakan kuasa pengaruhnya di Istana untuk mendikte kebijakan negara sesuai keinginan segelintir kaum oligarki," katanya, Sabtu (18/4/2020) lalu.
Sebelum Masinton, kader banteng Adian Napitupulu sudah menyerang pemerintah duluan. Tak cuma sekali. Yang diserang pertama, soal penanganan wabah pandemi virus corona yang dilakukan pemerintah. Kemudian, Adian mengkritik soal kenaikan utang BUMN. Dia membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia yang disebut hanya Rp3.500 triliun.
Padahl Jokowi kader PDIP . Ada apa dengan PDIP? Guru Besar Politik Universitas Indonesia (UI) Prof Budyatna juga mengaku heran dengan kritikan yang dilakukan kader-kader PDIP kepada pemerintah. Ini memperlihatkan ada masalah komunikasi. *** Radinal Simatupang